Meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk melindungi sumber daya laut yang semakin terancam akibat illegal fishing. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat praktik illegal fishing mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Menurut Direktur Jenderal Penguatan Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut P. Gurning, “Penegakan hukum perikanan yang efektif merupakan kunci untuk mengatasi masalah illegal fishing di Indonesia. Hal ini memerlukan kerjasama antara berbagai instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, dan aparat penegak hukum lainnya.”

Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan adalah dengan memperkuat koordinasi antarinstansi terkait. Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, pakar hukum perikanan dari Universitas Indonesia, “Dibutuhkan sinergi antara berbagai instansi terkait dalam menangani kasus illegal fishing. Hal ini akan mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku ilegal fishing.”

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum perikanan. Menurut Dr. Ir. M. Zulficar, M.Sc, pakar teknologi kelautan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, “Penerapan teknologi seperti sistem pemantauan kapal melalui satelit (VMS) dan penggunaan drone dapat mempermudah deteksi kasus illegal fishing dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk proses hukum.”

Dengan adanya kerjasama antarinstansi, penerapan teknologi, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan efektivitas penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat meningkat. Sehingga sumber daya laut yang ada dapat terjaga dengan baik untuk generasi mendatang.