Kebijakan perlindungan perairan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Saat ini, banyak masalah yang terjadi di perairan Indonesia, seperti pencemaran, overfishing, dan kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, mengenal kebijakan perlindungan perairan di Indonesia menjadi hal yang sangat relevan untuk dibahas.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Kebijakan perlindungan perairan di Indonesia harus diimplementasikan dengan baik agar dapat menjaga keberlangsungan sumber daya laut yang ada.” Hal ini juga didukung oleh ahli kelautan Indonesia, Prof. Dr. Joko Susilo, yang menyatakan bahwa “Perlindungan perairan merupakan kunci utama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.”

Salah satu kebijakan perlindungan perairan di Indonesia yang dikenal luas adalah Program Pemulihan dan Konservasi Terumbu Karang. Program ini bertujuan untuk mengembalikan kelestarian terumbu karang yang telah rusak akibat berbagai faktor. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan hingga 40% akibat pencemaran dan aktivitas manusia.

Selain itu, kebijakan perlindungan perairan di Indonesia juga mencakup larangan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut, seperti trawl dan bom ikan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mengenal kebijakan perlindungan perairan di Indonesia lebih dalam, penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung program-program yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, kita semua dapat turut serta menjaga keberlangsungan sumber daya laut dan ekosistem laut Indonesia untuk generasi mendatang. Semoga kebijakan perlindungan perairan di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan dengan baik demi menjaga kelestarian laut Indonesia.