Salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam pembangunan maritim Indonesia adalah peran penting peraturan hukum laut. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di laut, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek pembangunan maritim di Indonesia.

Menurut Pakar Hukum Laut dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hukum, peraturan hukum laut sangatlah penting dalam pembangunan maritim Indonesia. “Peraturan hukum laut menjadi landasan yang kuat untuk mengatur aktivitas di laut, mulai dari transportasi laut, perikanan, pariwisata, hingga kegiatan ekstraktif seperti pengeboran minyak dan gas,” ujarnya.

Dalam konteks ini, peraturan hukum laut juga berperan dalam menjaga kedaulatan Indonesia di laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang mengatakan bahwa “tanpa aturan yang jelas dan kuat, sulit bagi Indonesia untuk mengawasi dan melindungi sumber daya lautnya.”

Peraturan hukum laut juga menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam berinteraksi di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “dengan memiliki peraturan hukum laut yang jelas, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam forum-forum internasional terkait pengelolaan laut.”

Namun, tantangan dalam implementasi peraturan hukum laut juga tidak bisa dianggap enteng. Banyak kasus pelanggaran hukum laut yang terjadi di perairan Indonesia, seperti illegal fishing dan pencemaran laut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan maritim Indonesia tidak bisa diabaikan. Diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk menjaga dan mengawasi implementasi peraturan hukum laut demi keberlanjutan pembangunan maritim Indonesia ke depan.