Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana TNI Yudo Margono, kebutuhan akan peningkatan jumlah personel dan perlengkapan teknologi merupakan hal yang mendesak dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum di sektor maritim dengan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga. Namun, masih banyak pelanggaran batas laut yang terjadi, seperti illegal fishing dan penyelundupan barang ilegal.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.”

Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya korupsi dan kolusi dalam penegakan hukum maritim. Menurut data dari Transparency International, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut.

Meskipun demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia tetap harus terus dilakukan demi menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi perairannya dari aktivitas ilegal yang merugikan.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya laut kita agar tetap lestari dan berkelanjutan.”